Kami adalah perusahaan yang Profesional yang bergerak dibidang outdoor advertising dan kami sudah berpengalaman dalam mengurus pajak reklame billboard di jabodetabek. Didukung dengan tenaga Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dibidangnya dalam menangani pengurusan pajak reklame dan izinnya dalam berbagai ukuran dan bentuk, kami siap melayani dan membantu anda sampai selesai.

JADI!! Anda tidak perlu khawatir dengan masalah perizinan dan pajak reklame, karena kami telah dipercaya dan berpengalaman untuk mengurus izin lokasi sehingga dapat selesai dengan cepat dan murah.

Pemasangan Reklame Billboard yang Diwajibkan

1. Perletakan reklame di DKI Jakarta harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota
2. Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning)
3. Setiap penyelenggaraan reklame papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
4. Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
5. Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
6. Penyelenggara reklame wajib menempelkan penning atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur;[8]
7. Penyelenggara reklame wajib mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
8. Penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi

Pemasangan Reklame Billboard yang Dilarang (Hal-Hal yang Tidak Bisa Dilakukan)

Menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:

1. gedung dan atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah.
2. gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah.
3. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain dikenakan sanksi pidana, terhadap pelanggaran dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

Menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu.

Perlu Anda ketahui, khusus penyelenggaraan reklame pada media luar ruang, reklame rokok dan produk tembakau ini dilarang di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang (“Pergub DKI Jakarta 1/2015”).

Pasal 2 Pergub DKI Jakarta 1/2015:

Setiap penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menyelenggarakan Reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

Menyelenggarakan Reklame Papan/Billboard/Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) di luar kawasan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Menyelenggarakan reklame perletakannya tidak sesuai dengan Gambar Tata Letak Bangunan Reklame.

Menyelenggarakan reklame tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi.

Sebagai tambahan referensi Anda, selengkapnya soal tata cara pemasangan reklame dapat Anda simak dalam Penyelenggaraan Reklame yang kami akses dari Portal Resmi DKI Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan ketentuan tarif pajak reklame di Jakarta dapat Anda simak dalam artikel Tarif Pajak Reklame di Jakarta.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang.